Tingkat Kemiskinan & Penanggulangannya di Provinsi NTB

Analisis Data

Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Maret 2012 mencapai 852.640 orang (18,63 persen) mengalami penurunan sekitar 1,10 point dari tahun sebelumnya (Maret tahun 2011) yang berjumlah sekitar 894.770  (19,73 persen). Demikian dikatakan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, Soegarendra, MA dalam presentasinya di aula Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB (2/7/2012).

Penyebab Kemiskinan di NTB

• Jumlah penduduk dan kualitas sumberdaya manusia yang masih rendah
• Kondisi alam yang kurang mendukung
• Terbatasnya lapangan kerja
• Penguasaan ketrampilan dasar/pengantar kerja masih rendah
• Terbatasnya sarana dan prasarana ekonomi masyarakat
• Terbatasnya tenaga pendamping (motivator)
• Banyaknya rumah kumuh di seluruh kabupaten/kota
• Kemauan dan kemampuan untuk mandiri masih rendah, karena terbiasa menerima bantuan/subsidi

Program Sosial untuk Pengentasan Kemiskinan di NTB

• Pertama, pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBe) yang merupakan program pemberdayaan kelompok masyarakat miskin. Program KUBe sangat membantu dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.
• Kedua, program penanggulangan kemiskinan melalui kegiatan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH).
• Ketiga, santunan kepada kelompok lanjut usia. yang disalurkan melalui program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) di seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat melalui dana APBN dan APBD provinsi.
• Keempat, Bantuan Program Kesejahteraan Sosial Anak Secara Terpadu serta Anak Dengan Kategori Khusus seperti anak balita terlantar, anak dengan kecacatan, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan kasus hukum serta anak jalanan. Bantuan untuk kesejahteraan sosial anak dan anak dengan kategori khusus tersebut bekerjasama dengan perbankan dan PT. POS dan GIRO yang dialurkan langsung melalui rekening anak yang bersangkutan masing-masing.
• Kelima, bantuan sosial kepada para penyandang cacat berat melalui Program Bantuan Dana Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat. Pada tahun 2011, program ini telah menyalurkan dana dari APBD dan APBN provinsi.
• Keenam, Program Bantuan Sosial Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar bagi Panti Asuhan yang ada di seluruh kabupaten/kota se-Nusa Tenggara Barat.
• Ketujuh, Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT). Komunitas dicirikan dengan karakteristik komunitas kecil, tertutup dan homogen, pranata sosial yang bertumpu pada kekerabatan, terpencil secara geografis dan sulit terjangkau, menjalankan ekonomi subsisten, peralatan dan teknologi masih sederhana, dan sangat tergantung pada lingkungan dan sumberdaya alam setempat.

Sumber:

http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=1378

http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=1398

http://www.ntbprov.go.id/baca.php?berita=990

Dasar Pemikiran Masalah Korupsi

Mengapa korupsi bisa merajalela?

Sebenarnya korupsi bukan merupakan atribut budaya atau elemen dasar masyarakat Indonesia namun justru korupsi merupakan suatu hal yang hidup di berbagai negara dan situasi manapun dimana insentif untuk melakukannya. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Kartono (1983) korupsi sebagai tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974) menemukan dalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi (17,2%) dan hambatan struktur sosial (7,08%).

Seperti contohnya, seorang pengusaha berusaha menyuap pemerintah atau DPR agar peraturan yang dikeluarkan menguntungkan si pengusaha, sekalipun merugikan negara. Lalu terjadi transfer uang. Pengusaha melenggang dengan bisnisnya dan oknum pemerintah mendapat tambahan pemasukan. Namun, akibatnya sebagian besar rakyat dirugikan. Uang mereka yang dititipkan ke pemerintah (berupa pajak) tidak teralokasikan kepada penyediaan barang publik dengan semestinya. Sebagian uang itu pindah ke kantong pengusaha (berupa akses ilegal) dan oknum pemerintah. Akibatnya, kuantitas dan kualitas pelayanan publik lebih rendah daripada seharusnya. Hal ini menjadi kesempatan yang hilang untuk memperbaiki hajat hidup orang banyak, sebuah tugas yang diamanatkan kepada pemerintah dan dibiayai oleh pajak dan SDA. Oknum pemerintah bisa melarikan uang negara dengan berbagai cara. Korupsi pun terjadi antarpenguasa, tanpa pemerintah.  

            Akibat langsung dari korupsi adalah rusaknya pasar. Misalnya, korupsi gula impor. Harga yang dilihat masyarakat adalah harga tidak alami atau buatan. Sementara itu, akses ilegal yang dinikmati penyuap, menutup akses pengusaha lain yang tidak mau menyuap. Persaingan pun menjadi tidak fair. Korupsi menyebabkan ‘kegagalan pasar’. Sementara itu, macetnya tugas alokatif pemerintah merupakan ‘kegagalan pemerintah’. Lebih buruk lagi daripada mengalami kedua kegagalan ini. Dapat dikatakan bahwa insentif untuk melakukan penyimpangan dan korupsi lebih membawa ke arah inefisiensi ketimbang efisiensi.

  

Sumber :

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/3800/1/fisip-erika1.pdf

http://www.patunru.org/bribery.PDF

GOVERNMENT EXPENDITURE

Pengeluaran pemerintah dalam sektor  pertahanan dan wilayah salah satunya yaitu membeli Alat Utama Sistem Senjata (Alutista) sebagai perlengkapan TNI untuk angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara di seluruh wilayah Indonesia.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia harus memiliki kekuatan pertahanan yang kuat dan kredibel. Indonesia memerlukan kekuatan militer yang cukup dengan postur yang tangguh. Diperlukan tentara yang terlatih dengan kekuatan persenjataan yang modern.

Presiden SBY berharap Alutsista angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, dapat makin dilengkapi dan ingin di tahun-tahun mendatang lebih banyak lagi pesawat tempur yang mengudara di atas wilayah Indonesia, dan armada kapal perang yang menjaga kedaulatan laut Indonesia yang membentang luas dari Aceh sampai Papua, serta lebih banyak lagi satuan tempur darat yang terlatih baik dan profesional sehingga siap dikerahkan kemanapun dan kapanpun untuk mengemban tugas-tugas negara.

Sumber:

http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2010/10/05/5938.html

“Supply Side Policy”

Kurva penawaran agregat bergeser ke kanan (bertambah) dikarenakan adanya kebijakan pemerintah yaitu kebijakan moneter ekspansif yang bertujuan untuk menurunkan inflasi. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

Di dalam kebijakan moneter, adapun cara pemerintah dalam meningkatkan jumlah uang yang beredar, antara lain:

1.     Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (government securities). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.

2.     Fasilitas Diskonto (Discount Rate) Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral.

3.     Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio) Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib.

4.      Himbauan Moral (Moral Persuasion) Himbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan_moneter

The Interest Rate Transmission Mechanism 1, 2, 3

Suku bunga yang rendah dapat mempengaruhi  individu untuk meminjam uang dari bank dalam bentuk kredit atau peminjaman jangka panjang. Pinjaman uang yang dilakukan individu tersebut untuk dikonsumsi, seperti rumah, tanah, dll. Begitupun perusahaan menggunakan pinjaman uang dari bank untuk menjual saham, menjual obligasi di pasar modal untuk melakukan investasi.

Namun pinjaman jangka panjang yang merupakan lanjutan dari pinjaman sebelumnya misalnya perusahaan menggunakan pinjaman jangka panjang sebagai biaya untuk simpanan dan untuk membayar tenaga kerja di perusahaannya yang akhirnya digunakan untuk konsumsi.

Pada saat tingkat bunga tinggi, individu lebih memilih untuk menabung di bank, atau deposito. Tabungan tersebut nantinya juga akan digunakan sebagai konsumsi mereka.

Mortgages yang baru digunakan oleh individu dan bisnis untuk melakukan pembelian besar real estate tanpa membayar seluruh nilai pembelian di depan. Dalam hipotek perumahan, pembeli rumah berjanji rumah nya ke bank. Bank memiliki hak atas rumah bila hipotek perumahan sudah jatoh tempo dan belum dibayarkan. Dalam kasus penyitaan, bank dapat mengusir penyewa rumah itu dan menjual rumah.

Biasanya Individu yang pertama kali melakukan mortages untuk investasi contohnya membeli rumah. Karena nilai rumah selalu naik dari tahun ke tahun, tidak pernah mengalami penurunan. Sedangkan bagi individu atau perusahaan yang sudah pernah melakukan mortgages, mortgages lanjutan ini digunakan untuk konsumsi seperti membeli property, perlengkapan, dll sesuai dengan kebutuhan rumah atau perusahaannya.

Tingkat suku bunga yang tinggi akan menyebabkan tingkat nilai tukar meningkat yang nantinya akan menyebabkan harga barang impor menurun dan harga barang ekspor meningkat. Jika harga barang impor menurun maka jumlah permintaan akan barang tersebut meningkat. Jika harga barang ekspor meningkat maka jumlah permintaan akan barang tersebut menurun.

Sebaliknya jika suku bunga yang rendah akan menyebabkan tingkat nilai tukar menurun yang nanti pengaruhnya berbanding terbalik dengan tingkat nilai tukar yang meningkat terhadap harga dan jumlah permintaan barang ekspor impor.

Transaksi ekonomi internasional yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya selama kurun waktu (periode) tertentu akan dicatat di neraca pembayaran  (Balance of Payments, disingkat BOP).

Analisis Jurnal Anteseden Model Jalur PLS untuk Keunggulan Kompetitif dan Kinerja Keuangan UKM di Thailand

Tema : Keunggulan Kompetitif dan Kinerja Keuangan

Pengarang : Boonthawan Wingwon and Montree Piriyakul

Tahun : 2010

Judul : Anteseden Model Jalur PLS untuk Keunggulan Kompetitif dan Kinerja Keuangan UKM di Thailand

Latar belakang masalah :

Penelitian ini, difokuskan pada pendahulunya  dari model jalur untuk keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan UKM dengan tujuan utama untuk melihat tingkat pengaruh anteseden bersama-sama dengan mediasi peran logistik, operasi dan kinerja pemasaran sebagai link yang terhubung dari kewirausahaan dan kepemimpinan terhadap keunggulan kompetitif dan kinerja keuangan.

Masalah :

Perusahaan baik kecil dan menengah yang didirikan dengan kunci tujuan yang sama untuk mencapai keuntungan tertinggi untuk kelangsungan hidup bisnis yang harus bergantung pada penjualan produk atau jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak perusahaan menghasilkan produk atau jasa serupa dan mereka harus mencari arah dan memanfaatkan strategi yang tepat untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi atau pangsa pasar.

Oleh karena itu, untuk perusahaan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain, mereka akan diminta untuk membangun kompetitif Keuntungan (Porter, 1980) yang terdiri dari 3 utama Strategi: (1) biaya strategi kepemimpinan, (2) diferensiasi strategi dan (3) strategi fokus. Setiap perusahaan dipilih strategi yang tepat sesuai dengan konteks bisnis mereka dan lingkungan (Wingwon, 2007b: 58).

Metodologi :

-          Data:

·         Pengusaha

Pengusaha adalah pengambilan risiko orang yang mengaktifkan inovasi aplikasi dan dengan demikian, fokusnya adalah pada proaktif manajemen yang akan menghasilkan produk dan jasa.

·         Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sebuah status yang individu mengantisipasinya dengan

membayangkan, fleksibilitas, ketahanan pemikiran, strategis dan kemampuan untuk bekerja bersama-sama dengan orang lain dalam organisasi untuk maju ke kesuksesan dan tujuan organisasi.

·         Kinerja Operasi

Kinerja operasi umumnya menyangkut produksi kegiatan seperti biaya produksi, kualitas produk, penelitian dan pengembangan produk baru atau jasa dan bahan baku manipulasi.

·         Kinerja Pemasaran

Kinerja pemasaran adalah suatu indikator dari berkelanjutan berdiri dalam operasi bisnis, yang sebagian besar ditunjukkan oleh pangsa pasar, volume penjualan, retensi ada pelanggan dan penemuan pelanggan baru.

·         Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan indikator bisnis keberhasilan atau kegagalan yang dapat dilihat dari ROI, ROE, kas aliran likuiditas dan lain-lain.

·         Keunggulan kompetitif

Keunggulan kompetitif adalah keunggulan bisnis status dalam konteks kompetitif.

-          Variabel :

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei. Sampel dari 450 UKM diambil secara acak dari populasi target 1.850 perusahaan di Chiangrai, Chiagmai, Lamphun dan provinsi Lampang di bagian utara Thailand. Para asisten peneliti ditugaskan untuk mengumpulkan perusahaan data dari manajer umum atau delegasi resmi baik melalui wawancara atau dengan dikelola sendiri kuesioner.

Hasil :

Ini berarti bahwa, untuk kinerja keuangan yang baik, perusahaan harus berorientasi pasar, yaitu, memperhatikan pelanggan, respon atas pembelian mengambil pesanan, pengiriman produk tepat waktu dan efisiensi fleksibilitas untuk memenuhi harapan pelanggan, kontrol pencegahan penjualan, pangsa pasar drop dan fokus pada basis pelanggan ekspansi.

Analisis Jurnal Bermain dengan Api: Rokok, Pajak, dan Persaingan dari Internet

Tema: Bermain dengan Api

Pengarang: Austan Goolsbee dan Joel Slemrod

Tahun: 2004

Judul: Bermain dengan Api: Rokok, Pajak, dan Persaingan dari Internet

Latar Belakang Masalah:

Munculnya internet sebagai sumber persaingan rokok pajak untuk negara di Amerika Serikat.

Masalah:

Dampak Internet tampaknya terkonsentrasi seluruhnya dalam jumlah rokok selundupan. Secara keseluruhan, dengan sensitivitas pajak penjualan rokok kena pajak setelah hampir dua kali lipat, hal ini telah mengurangi potensi menghasilkan pendapatan dari kenaikan pajak rokok baru-baru ini. Mengingat pertumbuhan berkelanjutan dari internet dan dari pedagang internet rokok, hasil menyiratkan masalah serius bagi otoritas penerimaan negara.

Metodologi:

Data:

Pertanyaan survei yang digunakan adalah apakah responden menggunakan internet. Mengingat pertumbuhan berkelanjutan dari internet dan dari pedagang internet rokok, hasil menyiratkan masalah serius bagi otoritas penerimaan negara.

Variabel:

Penggunaan internet di lokasi manapun pada tahun 1994, 1997, 1998, 2000, dan 2001.

Hasil:

Menggunakan informasi mengenai pembelian rokok dan penggunaan Internet di seluruh negara bagian dan waktu sejak tahun 1990, makalah ini telah disajikan bukti yang menunjukkan bahwa munculnya internet dan peningkatan terkait dalam kemampuan individu untuk membeli bebas pajak rokok telah meningkat secara signifikan sensitivitas pajak konsumen.

Perkiraan besar menyiratkan pengurangan besar dalam kemampuan negara untuk meningkatkan pendapatan dengan meningkatkan pajak rokok.